KAPOLRI : "Democratic Policing" Konsep Keamanan Nasional Dan Regional

Kapolri menginginkan sebuah konsep bernama ” democratic policing” atau pemolisian demokrasi yg mana saat ini sudah dibuat bukunya dan akan mulai dikembangkan di lemdik mereka yaitu pertama tama adalah kepada siswa sespimti Polri. Tim yang dilibatkan dalam implementasi adalah para dosen, pakar dan sejumlah elemen sipil diantaranya Profesor Hermawan sulistyo, Ir Djuni thamrin MSc, Phd. dan Dr. Adriana Elizabeth sebagai panelis.

Kasespimti Polri menyampaikan bahwa Kapolri mencermati perlu adanya perubahan dalam paradigma polri menyikapi perubahan politik global dan regional yang memiliki implikasi terhadap Bangsa dan Negara, selanjutnya kebijakan Hubungan Internasional dan politik nasional yang saling keterkaitan dan menuntut peran Polri yang lebih luas. Oleh sebab itu intinya adalah bagaimana agar polisi mendapatkan kepercayaan dari publik. 

Kapolri membuat beberapa konsep yang awalnya terpisah pisah dan selanjutnya konsep ini dirangkai dalam sebuah buku berjudul “democratic policing” atas bantuan Profesor Hermawan. Konsep strategi yang mengacu ends, means dan ways dikemukakan dalam versi yang berbeda dimana means adalah demokrasi. Profesor Hermawan mengemukakan, perkembangan dunia yang sangat pesat khususnya dalam transportasi publik bidang informasi maka dengan sendirinya akan menghilangkan perang ideologi seperti pada masa lalu. 

Maka kecenderungan dampaknya adalah polisi tidak secara menyeluruh mampu mengatasi berbagai dinamika ancaman, sebagai contoh dalam berbagai kasus seperti hate speech, 212, pilkada serentak dll, dimana polisi bertindak harus merujuk pada berbagai ketentuan yang membatasi. Hal ini tidak relevan di alam demokrasi. Polisi dengan membawa tongkat pentungan atau “soft power” dirasa sudah tidak lagi relevan bahkan di beberapa negara seperti Italia polisi memiliki berbagai senjata tempur (hal ini merujuk pada persoalan senjata yang dipesan polri).

Selanjutnya ancaman seperti teroris, narkoba jika penanganannya tidak memakai hukum pidana maka harus dicari peluang lain dan Polri tugasnya adalah mengawal demokrasi (sipil) sehingga tidak mengena kepada struktur komando seperti tentara. Pendekatan konsep ini akan merujuk pada tugas polisi yang cepat dalam merespon segala ancaman dengan melibatkan berbagai mitra strategis termasuk TNI (disampaikan juga masalah ROE bagi TNI yang belum dimiliki).

Selanjutnya Dr. Adriana Elizabeth mengemukakan bahwa perbedaan implementasi demokrasi telah menimbulkan kekhawatiran dan permusuhan para elit politik. Di Indonesia demokrasi adalah pilihan pertama sehingga Polri harus berperan. Tantangan yang dihadapi Polri adalah melindungi kemanusiaan sehingga hal ini mendorong Polri harus berani menghadapi HAM.

Panelis berikutnya Dr. Djuni Thamrin, MSc, Phd. pertama tama mengemukakan pertanyaan, tantangan landscape ini siapakah yang menikmati ? Bagaimanakah desain agar Polri terlibat dalam semua lini sebagai contoh di AS Polisi bisa menjaga sekolah dengan berbaju sipil (namun tidak disampaikan mengapa polisi AS melakukan hal itu). Konkretnya, Jangkauan polisi demokratis ini akan diimplementasikan dalam berbagai sektor keamanan publik baik keamanan pangan, keamanan energi, keamanan lahan dan tempat tinggal, kam air bersih, job/penghasilan, HAM dll. Langkah awalnya adalah pembentukan satgas satgas polisi didaerah-daerah seperti satgas pangan, satgas merah putih, satgas papua, satgas Cyber, satgas pantau BBM, satgas buser, satgas wabah penyakit, satgas anti politik uang pilkada dll. Kedepan Polri akan mencari calon2 polisi baru dengan istilah “DNA”. Buku ini rencananya akan disebar luaskan bahkan dalam bahasa inggris setelah dijadikan bahan kajian siswa sespimti.

Kapolri mengemukakan konsep baru dimana Polri akan menempatkan posisinya pada semua level mulai dari strategis sampai teknis dan dengan demikian akan merubah paradigma pertahanan yang selama ini masih dipedomani oleh TNI maupun lembaga lainnya. Pertahanan akan menyempit peranannya dan berada dibawah konsep Keamanan Nasional dan Regional dalam wadah “democratic policing”

#Polrestanjungpinang