Marsekal TNI Hadi Tjahjanto : Janji Tak ada lagi Konflik dengan POLRI

Tak ada hambatan apa pun. Semua berjalan mulus. Ya, anggota Komisi I DPR akhirnya menyetujui pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi panglima TNI setelah menggelar fit and proper test di ruang komisi I DPR kemarin (6/12).

Tinggal menunggu ketukan palu sidang paripurna sebelum Presiden Jokowi bisa melantik Hadi. Fit and proper testyang digelar tertutup itu berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Hadi diuji dengan berbagai permasalahan seputar angkatan bersenjata republik ini. Mulai dari soal anggaran, alutista, kebijakan pertahanan, urusan kelembagaan, ancaman luar dan dalam, hingga perhatian terhadap veteran.

“Sidang komisi I DPR memberikan persetujuan terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI,” Kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari disambut tepuk tangan riuh dari para anggota TNI AU di ruangan.

Kharis menyebut, Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni, memenuhi syarat, dan memiliki kecakapan untuk memimpin TNI. Sidang juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI saat ini, Jenderal Gatot Nurmantyo. “Dengan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi dan kinerja dalam memimpin TNI selama ini,” kata Khari.

Mekanisme pemberian persetujuan ini dibagi dalam beberapa tahap. Diawali dengan penelitian administrasi, penyampaian visi misi, pendalaman, lalu mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi. Barulah keputusan bersama diambil. “Yang ditanyakan pada beliau (Hadi, red) umumnya soal kepemimpinan, profesionalitas, dan integritas,” kata Kharis.

Kharis mengatakan, pihaknya segera akan mengirim surat ke pimpinan DPR untuk menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) atau rapat pengganti Banmus. Rapat nantinya akan menjadwalkan pembacaan laporan keputusan sidang ini di paripurna.

Setelah disetujui dalam paripurna, pimpinan DPR akan segera berkirim surat ke presiden. “Setelah itu presiden bisa melantik, tergantung jadwal dari istana,” kata Kharis.

Anggota Komisi I DPR, Asril Hamzah Tanjung, mengungkapkan bahwa rapat tersebut juga menguatkan kembali komitmen TNI untuk mengawal proses menuju target kekuatan minimum TNI, Minimum Essential Force atau MEF yang belakangan dianggap kendor.

Asril mengatakan Hadi menyatakan sanggup untuk mengawal MEF tahap kedua dengan tenggat waktu sampai akhir 2019. “Beliau (Hadi, red) janji akan tercapai 30 persen pada MEF II, sisanya dipenuhi sampai 2024, masih lama,” katanya.

Di antara janji-janji Hadi antara lain mengutamakan dan memberdayakan industri militer strategis dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Dan perlahan-lahan melepaskan diri dari ketergantungan alutista buatan asing. “Sekarang masih 35 persen alutista dari dalam negeri, janjinya dinaikkan 50 persen sampai 100 persen,” katanya.

Selain itu, kata Asril, janji yang tidak boleh dilupakan adalah janji Hadi untuk menjaga harmonisasi antar TNI dengan Polri. “Selama saya jadi panglima, tidak akan ada konflik dengan Polri, itu janjinya, kita pegang,” kata politikus Gerindra ini.

Hadi sendiri merasa bersyukur telah melewati berbagai tahapan uji kelayakan tersebut menuju kursi panglima. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Tentang apa yang akan ia lakukan setelah jadi Panglima, Hadi belum mau mengungkapkannya. “Nanti saya sampaikan saat sudah jadi panglima, kita ketemu lagi di tempat pengambilan sumpah jabatan,” katanya.

Dalam paparan visi dan misinya, Hadi banyak menyinggung fenomena pergeseran Geopolitik dunia. Di mana ancaman-ancaman terhadap keamanan dan kesatuan nasional, regional, maupun global sudah berevolusi sedemikian rupa.

Perang yang terjadi pun saat ini lebih bersifat asimetris, proksi, dan hibrid. “Arus informasi dan media sosial juga bisa jadi senjata yang tak kalah mematikan dari senjata kinetik,” paparnya.

Uniknya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi dan KSAD Jenderal TNI Mulyono turut serta mengantarkan Hadi “menghadapi ujian”-nya menuju kursi Panglima TNI. Empat perwira tertinggi TNI tersebut tampak berjalan beriringan menuju gedung Nusantara I.

“Ini untuk menunjukkan bahwa baik KSAL maupun KSAD siap dipimpin Pak Hadi,” kata Gatot pada media.

Padahal, kata Gatot, secara akedemik, baik KSAL maupun KSAD 3 tahun lebih senior daripada Hadi. Menurut Gatot, komitmen kesiapan seperti ini penting untuk ditunjukkan sejak awal. Agar masalah senioritas tidak mengganggu rantai komando. “Ini penting, karena di militer, senioritas sangat berpengaruh,” katanya.

Menurut Gatot, presiden memilih Hadi berdasar pertimbangan yang objektif. Indonesia butuh Panglima yang bisa mengawal ketahanan dan keamanan Indonesia melewati tahun politik 2018-2019. Sementara, baik KSAD maupun KSAL, sama-sama akan memasuki masa pensiun.

“KSAD 1 Juni sudah pensiun, KSAL Januari 2019 juga sudah pensiun,” katanya. Gatot sendiri mantap menyatakan ia siap menyerahkan tongkat kepemimpinan TNI pada Hadi. “Saya tulus dan ikhlas,” ungkapnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis anggapan penggantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dianggap terburu-buru. Dia menuturkan penggatian panglima itu butuh waktu untuk seleksi seperti fit and proper test.

Selain itu, ada pertimbangan seorang panglima yang diganti itu membutuhkan waktu menghadapi masa persiapan pensiun. “Ada kebiasaan juga sudah terjadi di beberapa panglima (TNI, red), memang beberapa bulan sebelumnya ada masa sebelum pensiun ada persiapan masa pensiun,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (6/12).

Permintaan Jenderal Gatot untuk segera melantik penggantinya, yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR, Marsekal Hadi Tjahjanto juga disebut JK sebagai tindakan yang bagus. Dia menilai sikap tersebut merupakan sikap seorang panglima yang mau menerima atau terbuka. “Dan (Panglima Gatot, red) sangat menyerahkan proses sesuai dengan aturan,” tambah JK.

Terkait dengan mutasi perwira tinggi di lingkungan TNI, JK enggan memberikan komentar panjang. Dia menganggap bahwa itu adalah proses yang sedang berjalan di tubuh militer. Dia tidak mau ikut campur terlalu dalam. “Itu (mutasi, red) masalah internal TNI lah,” tegas dia.